Polemik Pembagian RASKIN di Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA–Lurah diingatkan harus bisa identifikasi kelapangan mengenai, pembagian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kota Palangka Raya ini merata dan tidak ada yang diselewengkan. Hal tersebut disampaikan oleh sekretaris daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Sanijan S Toembak.  

“Mengenai raskin ini pemko dalam hal ini menegaskan kepada lurah  untuk melakukan identifikasi perifikasi lapangan, supaya benar-benar mengawasi dan nama warga yang menerima jelas. Sehingga tidak ada kesalahan dan tepat sasaran,” kata Sanijan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya belum lama ini. S

Setelah dilakukan perifikasi, lanjut Sanijan, pemko akan membuat surat kepada kementrian kesra untuk langkah berikutnya, misalnya dalam invertarisasi apakah ada kesalahan atau tidak, serta apa saja yang terjadi selama pembagiannya, seperti apakah nama ini benar-benar warga Kota Palangka Raya atau bukan.

“Jadi yang ingin kita tegaskan sekarang, kita ingin lurah benar-benar melibatkan LKK/RT/RW untuk  melakukan perifikasi lapangan. Dengan demikian ini jumlahnya benar dan tidak ada kealahan. Misalnya dalam satu kelurahan ada 500 orang, tetapi kenyataan setelah dilakukan perifikasi kembali hanya ada 400 orang. Nah ini yang perlu diteliti lagi kemana yang seratus ini apakah diselewengkan atau bagaimana,”jelasnya.

Ditambahkan Sanijan, sebelum lebaran nantiny juga akan ada raskin ke-13 untuk warga, hal tersebut nantinya akan disampaikan mudah-mudahan Agustus tahun ini bisa masuk. “Nanti untuk beras raskin atau beras tambahan untuk warga akan disampaikan juga nanti ke Kementerian Kesra dan mudah-mudahan Kota Palangka Raya bisa menerimanya dan harapan kita sebelum lebaran sudah ada,” harapnya. (ala)

HUSRIN A LATIF

WILAYAH PERTAMABNGAN RAKYAT PALANGKA RAYA

 Penyelesaian WPR Menjadi Program Utama

PALANGKA RAYA–Penyelesaian penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) untuk tambang pasir dan zirkon menjadi program utama yang akan dilakukan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kota Palangka Raya yang baru Berthie Benyamin. 

“Yang pertama saya menindaklanjuti kegiatan  yang sudah mulai disusun oleh Kadistamben  yang lama, terutama untuk penetapan WPR yang belum selesai, ini merupakan prioritas utama yang akan diselesaikan,” kata Berthie Benyamin kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-9 di DPRD Kota Palangka Raya, Senin (23/7) pagi.

 Setelah itu kedepannya, lanjut Berthie, kemungkinan untuk perizinan ini diupayakan lebih tertib lagi suapaya tidak ada pelapisan-pelapisan. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang adamasih berlapis.Terutama yang berada dilintas batas dari Kabupaten Gumas masuk ke wilayah Kota Palangka Raya sebagian.

 “Jadi saya kira untuk penetapan WPR ini tidak sulit, hanya mungkin masyarakatnya  ada yang masih belum bersedia dan ada juga yang meminta di kawasan tertentu untuk dimasukan. Ini tentunya dengan kebijakan kepala daerah juga kita harus mengakomodir keinginan dari masyarakat yang paling penting, apalagi masyarakatnya disitu sudah lama, itu harus ditetapkan menjadi WPR,”terangnya.

 Sementara yang menjadi kendala penetapan WPR menurut Berthie adalah untuk pertambangan galian C. Untuk galian C sulit untuk dimasukan kedalam WPR dia karena kerjanya menggunakan alat berat, sehingga membuat kesulitan, terkecuali alat beratnya tersebut untuk mengupas permukaan, lalu untuk pengangkatannya manual.

“Galian C bisa dimasukan kedalam WPR, apabila sebagian pengerjaannya tidak menggunakan alat berat, seperti untuk mengumpas permukaan bias menggunakan alat berat, tetapi pengangkatannya manual, kalau seperti ini kemungkinan boleh dimasukan  ke WPR,” pungkasnya.

Ditambahkan Berthie, untuk pemetaan WPR nantinya akan dilakukan hampir di semua kecamatan yang memiliki potensi, meskipun peruntukan masih kosong, tetapi akan tetap disesuaikan dengan potensi tambang yang ada. “Nanti di semua kecamatan pemetaan WPR ini kita lakukan semua. Karena siapa tahun mereka meminta izin tambang disitu, kemudian kecamatan lain juga pasti membutuhkan untuk dimasukan ke WPR, walaupn masih lahan pencadangkan,” jelasnya. (ala)

  

SELAMA RAMADAN THM HARUS TUTUP

PALANGKA RAYA – Wakil Wali Kota Palangka Raya H Maryono mengingatkan kembali kepada pemilik tempat hiburan malam yang ada di kota ini, agar selama pelaksanaan ibadah puasa nanti harus menututup tempat kegiatannya, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama disetiap pelaksanaan hari-hari besar. 

“Jadi tidak hanya bulan ramadan saja tempat hiburan tersebut ditutup, namun pada setiap pelaksanaan hari-hari besar apapun agamanya tetap harus ditutup. Dan intinya kita mohon tempat hiburan tersebut untuk tutup sesuai dengan kesepakatan,” kata H Maryono kepadasejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/6) siang. 

Ditambahkannya, pada ramadan nanti aka nada surat ederan wali kota untuk disampaikan kepada pemilik tempat hiburan agar mematuhi aturan. “Nah, surat ini nantinya akan kita sampaikan kepada wali kota dan kabag hukum lagi, karena siapa tahu surat ederannya berbeda dengan yang tahun lalu. Kemudian dengan adanya aturan ini nantinya umat islam dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan tentunya damai,” jelasnya.

Kemudian Maryono mengakui, selama ini telah dilakukan pembinaan kerukunan umat beragama, dan selalu dilakukan komunikasi dengan para pendeta serta para rohanian yang lain didalam wadah forum komunikasi umat beragama di Kota Palangka Raya.

“Dengan dilakukan pembinaan tersebut sangat luar biasa  dan untuk Kalteng itu, mungkin nomor satulah mengenai kerukunan antar umat beragama dan saya sangat yakin itu. Karena selama ini kita juga sering melakukan komunikasi dengan para rohanian semua agama,” terangnya. 

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Maryono juga mengaskan kepada pemilik warung agar pada pelaksanaan puasa nanti dapat  saling menghargai dan jangan sampai mencolok.

“Jadi kalau untuk warung ya saya kira mereka itu bukanya jangan terlalu mencolok matalah, dan  saling menghargai kepada yang puasa, yang terpenting ada itikad baik lah untuk  menghargai teman-teman sedang menjalankan berpuasa,” harapnya. (ala)

DEWAN SOROTI PENURUNAN PAD PEMKO TAHUN 2011

PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pemko tahun anggaran 2011 yanghanya mencapai Rp 34.732.637.782,06 atau sekitar 71,88 persen, dari target anggaran sebesar Rp 48.317.250.000.

“Secara umum memang pendapatan tercapai, tetapi secara khusus untuk PAD ini banyak yang tidak tercapai, bahkan ada beberapa item tertentu yang hanya nol persen.  Sedangkan sektor tertentu capaiannya ada yang sampai 300 persen, sehingga ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, dalam hal penanganan PAD ini,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD kota Subandi kepada wartawan usai rapat paripurna ke7 masa sidang II di DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/6).

Penurunan ini juga, menurut Subandi tentu akan dipertanyakan persoalannya, karena kemungkinan ada sebab - sebab yang membuat capaian PAD beberapa SKPD tersebut belum mecapai target.

“Ini tentunya akan kita tanyakan  dulu persoalannya, apakah karena tidak dipungut atau karena memang tidak melakukan  pemungutan, nah ini yang perlu dilakukan pengkajian. Kalau ada yang nol persen itu, pasti kita akan tanyakan disitu perdannya apabila memang ada obyek yang bisa dipungut berartikan personelnya yang kurang,” jelas Subandi yang juga Ketua Komisi III DPRD kota tersebut.

Kemudian Subandi juga mengharapkan, pemerintah bisa menilai dari pendapatan ini, sehingga kedepannya agar untuk kepala dinas SKPD yang memperoleh presentasenya tinggi, maka harus diberikan apresiasi. Setelah itu untuk yang belum memenuhi target bisa diberikan sanksi.

“Nah, pemerintah kota harus memberikan penghargaan kepada SKPD yang sudah mencapai target, kemudian bagi yang belum memenuhi target bisa disanksi, bahkan kalau perlu anggarannya di kurangi. Tapi disini bagi SKPD yang belum mencapai target harus diketahui diketahui persoalannya, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerjannya lagi,” ujarnya. (ala)

PENERIMAAN CPNS DISESUAIKAN dengan KEBUTUHAN

PALANGKA RAYA – Penerimaan pegawai calon negeri sipil (CPNS) di Kota Palangka Raya, ternyata tidak hanya untuk tenaga kesehatan saja. Namun semua itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang masih kekurangan pegawai untuk mengisi jabatan - jabatan yang kosong.

“Penerimaan PNS tidak mesti untuk bidang kesehatan saja, karena kita sudah  membuat usulan sesuai dengan kebutuhan yang kaitannya dengan analisis jabatan. Jadi terserah pusat terserah dan terserah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) saja. Memang yang mendesak adalah di tenaga medis ini, terutama dokter spesialis yang masih dianggap kurang,” kata Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia kepada wartawan belum lama ini.

Menurutnya, dokter spesialis dan dokter umum di Kota Palangka Raya masih dianggap kurang sekali, sehingga membuat warga yang memerlukan terpaksa harus dating ke puskesmas induk atau pun ke Rumah Sakit, akibat belum adanya dokter spesialis.

“Sebagai contoh kemarin dokter gigi tidak punya, nah kan di kota ini saja juga terbatas, sementara masyarakat yang dipinggiran itu kalau mau perawatan gigi, maka mereka harus datang ke puskesmas induk,” terangnya.

Sementara untuk kebutuhan CPNS yang baru Kota Palangka Raya, telah diusulkan ke pemerintah pusat, dan itu tidak ada presentasi hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan oleh SKPD, setelah itu ijazah apa yang diperlukan.

“Kita usulkan kemarin totalnya kurang lebih 250 an. Kemudian khusus untuk tenaga teknis dan medis rasanya kurang lebih 150 an. Dan setengan dari medis itu kita kurangi. Selanjutnya untuk tenaga teknis itu kaitannya dengan serjana gegeologi, serjana transportasi dan teknis lainnya. Setelah itu juga perikanan juga sangat-sangat diperlukan,”  ujarnya. (ala)

HUSRIN A LATIF WISATA BANDUNG