“Secara umum memang pendapatan tercapai,
tetapi secara khusus untuk PAD ini banyak yang tidak tercapai, bahkan ada
beberapa item tertentu yang hanya nol persen. Sedangkan sektor tertentu capaiannya ada yang
sampai 300 persen, sehingga ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, dalam hal
penanganan PAD ini,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD kota Subandi kepada wartawan
usai rapat paripurna ke7 masa sidang II di DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/6).
Penurunan ini juga, menurut
Subandi tentu akan dipertanyakan persoalannya, karena kemungkinan ada sebab - sebab
yang membuat capaian PAD beberapa SKPD tersebut belum mecapai target.
“Ini tentunya akan kita tanyakan dulu persoalannya, apakah karena tidak
dipungut atau karena memang tidak melakukan pemungutan, nah ini yang perlu dilakukan
pengkajian. Kalau ada yang nol persen itu, pasti kita akan tanyakan disitu
perdannya apabila memang ada obyek yang bisa dipungut berartikan personelnya yang
kurang,” jelas Subandi yang juga Ketua Komisi III DPRD kota tersebut.
Kemudian Subandi juga mengharapkan,
pemerintah bisa menilai dari pendapatan ini, sehingga kedepannya agar untuk kepala
dinas SKPD yang memperoleh presentasenya tinggi, maka harus diberikan apresiasi.
Setelah itu untuk yang belum memenuhi target bisa diberikan sanksi.
“Nah, pemerintah kota harus
memberikan penghargaan kepada SKPD yang sudah mencapai target, kemudian bagi
yang belum memenuhi target bisa disanksi, bahkan kalau perlu anggarannya di
kurangi. Tapi disini bagi SKPD yang belum mencapai target harus diketahui diketahui
persoalannya, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerjannya lagi,” ujarnya. (ala)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar